Lewati ke konten utama
Peraturan Menteri Status: Berlaku

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Nomor / Tahun

NO. 3 TAHUN 2026

Ditetapkan

18 Feb 2026

Unit Kerja

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Penggunaan

5x dibuka · 2x diunduh

⚖️

Metadata Standar JDIHN

Peraturan Menteri

3 / 2026

Berlaku

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

18 February 2026

Jakarta

BN 2026/118

18 February 2026

-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Bahasa Indonesia

# Hukum

Pratampilan Dokumen

Pratampilan tidak tampil di perangkat Anda? Buka PDF di tab baru.

Ringkasan / Abstrak

"Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri mengatur penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru pada PTN untuk mewujudkan proses yang adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaturan meliputi pola penerimaan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri; penetapan dan alokasi daya tampung; persyaratan dan mekanisme masing-masing jalur seleksi; registrasi dan penetapan mahasiswa baru; pelaporan; pendanaan dan pertanggungjawaban keuangan; partisipasi masyarakat; serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Peraturan ini juga mewajibkan PTN menjaring calon mahasiswa berpotensi akademik tinggi yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau berasal dari daerah tertinggal paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru serta memberikan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas."

Riwayat & Hubungan Hukum

Tidak ada riwayat perubahan hukum untuk dokumen ini.

Arsip Digital

📄

Bagikan

Logo JDIHN

Terintegrasi JDIHN

Dokumen ini telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi otomatis dengan basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.