Lewati ke konten utama
Peraturan Menteri Status: Berlaku

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Nomor / Tahun

NO. 4 TAHUN 2026

Ditetapkan

27 Feb 2026

Unit Kerja

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Penggunaan

2x dibuka · 1x diunduh

⚖️

Metadata Standar JDIHN

Peraturan Menteri

4 / 2026

Berlaku

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

27 February 2026

Jakarta

BN 2026/136

27 February 2026

-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Bahasa Indonesia

# Hukum

Pratampilan Dokumen

Pratampilan tidak tampil di perangkat Anda? Buka PDF di tab baru.

Ringkasan / Abstrak

"Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengatur penyelenggaraan tugas belajar bagi PNS dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Pengaturan meliputi prinsip dan tujuan tugas belajar, persyaratan dan kriteria PNS yang dapat diberikan tugas belajar, jenis dan jenjang pendidikan, mekanisme perencanaan, seleksi dan penetapan tugas belajar, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, pembiayaan, masa tugas belajar, perpanjangan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi, serta ketentuan mengenai tugas belajar dengan biaya sendiri. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan tugas belajar pada unit kerja dan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian serta ketentuan peralihan bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar berdasarkan ketentuan sebelumnya."

Riwayat & Hubungan Hukum

Tidak ada riwayat perubahan hukum untuk dokumen ini.

Arsip Digital

📄

Bagikan

Logo JDIHN

Terintegrasi JDIHN

Dokumen ini telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi otomatis dengan basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.