"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Daerah dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP Nasional, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tertentu dalam KUHP Nasional. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan sistem pemidanaan, menghindari disparitas penegakan hukum dan duplikasi pengaturan pidana, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam penerapan hukum pidana. Undang-Undang ini mengatur penyesuaian jenis dan ancaman pidana, termasuk pidana pokok, pidana tambahan, dan ketentuan pemidanaan dalam berbagai undang-undang sektoral, serta melakukan perubahan terhadap ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi instrumen penting dalam harmonisasi ketentuan pidana nasional dengan sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional."